About this resource
<p>Artikel ini mengulas urgensi pembentukan regulasi yang lebih adil bagi pengemudi ojek online (ojol) di Indonesia. Selama ini, pengemudi ojol dikategorikan sebagai "mitra" oleh perusahaan aplikasi, yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum dan kesejahteraan yang layak. Dalam artikel ini, dijelaskan bahwa status kemitraan tersebut seringkali tidak mencerminkan realitas hubungan kerja yang sebenarnya, di mana pengemudi memiliki ketergantungan tinggi terhadap aplikator dan tunduk pada aturan yang ditetapkan secara sepihak. Artikel ini juga menyoroti peran penting pemerintah dan legislatif dalam menciptakan regulasi yang melindungi hak-hak pengemudi ojol. Beberapa langkah yang telah diambil, seperti pengakuan Kementerian Ketenagakerjaan bahwa pengemudi ojol adalah pekerja, bukan sekadar mitra, serta dorongan Komisi IX DPR untuk mempercepat pembuatan aturan yang komprehensif terkait pola hubungan kemitraan berdasarkan peraturan perundang-undangan, menjadi sorotan utama. Selain itu, artikel ini mengangkat pentingnya keterlibatan pengemudi ojol dalam proses perumusan regulasi, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Dengan pendekatan hukum yang lebih adil dan inklusif, diharapkan kesejahteraan pengemudi ojol dapat meningkat, dan ketimpangan dalam hubungan kerja antara pengemudi dan perusahaan aplikasi dapat diminimalisir. </p>
Files and access
Resources are read online through DARE. Direct file links are not published; access is checked against DSpace when a document is opened. Authorised librarian workflows are unaffected.
This record contains bibliographic metadata, but no files are currently attached.
